Ali Munhanif : Jokowi Tidak Anti-Islam

Pengamat politik yang juga Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Ali Munhanif. (Ridwan,reliji.com)

Saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang diserang tiga isu sentral. Yakni isu anti-Islam, komunisme, dan pro Cina. Terlebih petahana ini menyalonkan kembali dalam pemilihan presiden atau pilpres 2019.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, ketiga isu tersebut akan tetap ada pada pemilihan umum mendatang. Meskipun ia meyakini untuk isu Jokowi anti-Islam itu tidak besar. Berikut kutipan wawancara dengan Ali, beberapa waktu lalu :

Apakah polarisasi anti Islam yang ditunjukan kepada Jokowi akan ada pada Pilpres 2019?

Saya kira akan tetap dipakai meskipun dalam indeks yang semakin menurun. Jadi, dalam konteks ini saya percaya bahwa soal anti Islamnya tidak muncul. Jokowi juga sudah mengambil langkah-langkah yang kira-kira memberi aspek tambahan dari identitas plot Jokowi misalkan saja merangkul ulama-ulama moderat. Menjadikan ulama Gus Rozin (KH. Abdul Ghafar Rozin), putra dari Kiai Sahal, menjadi bagian dari penasihat politik beliau.

Lalu kemudian kebijakan di Kementerian Agama semakin terlihat bahwa Jokowi semakin merapat kepada kelompok yang mereka sebut kelompok Islam. Tapi dalam saat yang sama mobolisasi yang kira-kira turunan dari anti-Islam akan muncul juga.

Misalkan saja, menuduh jokowi PKI. Itu tetap ada. Menuduh Jokowi pro Cina, memberi peluang Cina akan tetap ada. Yang pada dasarnya tidak sesederhana itu, yang lebih terjadi adalah bahwa dalam hal kebijakan ekonomi khususnya investasi, kita perlu melakukan semacam kompromi dengan berbagai investor.

Kalau sekiranya itu menggeser kepentingan nasional kita mungkin juga akan dimaklumi. Tapi tetap saja diteriakkan bahwa seolah-olah kita memberi peran besar terhadap Cina dalam ekonomi kita, yang saya kira akan muncul dalam mobilisasi ini.

Berarti dengan adanya ini menunjukkan sebenarnya Jokowi tidak anti-Islam?

Saya katakan, tentu saja dia (Jokowi) tidak anti-Islam. Bahwa sebuah kebijakan dari berbagai pemerintahan apapun, lalu bersinggungan dengan kepentingan kelompok-kelompok agama sudah pasti kemudian kita harus sadar bahwa agama ini sebagai identitas tradisional. Jadi agama memiliki institusi sendiri, punya lembaga pendidikan tersendiri.

Kalau pendidikan agama, madrasah misalnya, lalu kemudian mendorong madrasah mengadopsi kurikulum yang lebih umum, ilmu modern. Apa lalu kemudian kita menggeser ilmu agama? Kan tidak. Tapi bahwa itu bersinggungan.

Begitu juga dalam kebijakan-kebijakan yang lain, misalnya kita mendorong KB (Keluarga Berencana). Pemerintah mendorong upaya-paya untuk mengatur kelahiran dengan harapan muncul generasi sehat, generasi yang punya aspek pendidikan. Tetapi ketika itu dikaitkan pada masalah keislaman, lalu seolah-olah dia membatasi jumlah penduduk umat Islam. Kan tidak.

Disitulah sebenarnya orang menggoreng isu semacam itu, dengan harapan memojokkan kelompok Jokowi kedalam spektrum seolah anti-Islam. Padahal tidak.

Harapan bapak terhadap masyarakat agar isu itu meredam?

Saya kira peran kita semua, khususnya yang pertama adalah kelompok-kelompok muslim moderat untuk memberi pencerahan yang lebih produktif dalam kontestasi politik, dalam pertarungan politik, sehingga agama dianggap sebagai faktor yang tidak baik untuk ditampilkan sentimennya.

Karena apa? Kita harus mendorong upaya-upaya pendidikan poltik dengan mendorong politisi, partai, maupun elit-elit masyarakat beradu terkait program-program pemerintah yang lebih ril tentang kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan domestik perumahan, tata kota dan sebagainya. Dibanding mendorong terus-menerus apakah dia mewakili kelompok Islam atau tidak.

Harus saya katakan polarisasi Islam dan nasionalis sekuler sudah tidak relevan, melihat hasil pilkada dan pemilu. Tidak relevan karena sudah begitu cair. Kalau dulu memang ada masa ideologi Pancasila dan Islam begitu berbenturan, tapi sekarang apa yang tidak Islam.

Secara sosiologis orang semakin Islam, instituai keagamaan juga hebat di ruang publik majelis taklim, peran Kementerian Agama juga semakin bagus dalam pendidikan agama. Tapi oleh politik ini dijadikan sebagai sumber-sumber yang bisa memperkuat kekuatan elektoralnya.

Disitu lalu muncul seolah-olah kalau sudah kehilangan nuansa untuk melakukan kritik terhadap suatu pemerintahan dianggap tidak anti Islam. Nah itulah yang saya kira peran kita semua.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here