Di Silatnas HMI Kapolri Paparkan Konstalasi Politik Global Sejak PD Hingga Kebangkitan China

Kapolri Tito Karnavian menyampaikan paparan tanpa teks di Silatnas HMI, pada Minggu (12/2) malam

Depok, Reliji.Com– Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian memberikan kuliah umum tentang dinamika politik global pada acara Silaturahmi Nasional (silatnas) Pimpinan HMI, Minggu (12/2) malam, di aula Nurcholis Madjid, Gedung Pusdiklat Graha Insan Cita, Depok.

Silatnas tersebut merupakan bagian dari rangkaian Dies Natalis ke-70 HMI, dan diikuti oleh seratus lebih pimpinan Badan Koordinasi (Badko) dan Cabang HMI dari seluruh Indonesia.

Mengenakan kemeja batik lengan panjang, Kapolri didampingi antara lain oleh Kapolresta Depok Kombes Herry Heryawan dan alumni HMI Cabang Jakarta Bursah Zarnubi.

Tito mengawali ceramahnya dengan menyampaikan apresiasi terhadap eksistensi dan kiprah HMI sejak didirikan pada 5 Februari 1947 hingga berusia 70 tahun saat ini. Selanjutnya ia bercerita tentang pengalamannya selama bertugas di berbagai daerah, antara lain sebagai Kapolda Papua, disertai dengan lelucon dari daerah tersebut. Para peserta Silatnas tertawa riuh setiap kali Kapolri menyampaikan joke-joke dari Papua, Madura, atau saat Tito melakukan perjalanan dinas ke Beijing.

Setelah suasana Silatnas menjadi hidup, Tito masuk ke substansi kuliah umum dengan memaparkan berbagai perubahan dalam konstalasi politik global sejak Perang Dunia I, Perang Dunia II, hingga era perang dingin antara Blok Barat yang berpaham liberal/kapitalis dan Blok Timur yang berideologi komunis.

Pada era perang dingin sejak 1945-1990, kata Tito, ada keseimbangan kekuatan (balance of power) antara AS beserta negara sekutunya melawan Sovyet beserta negara sekutunya. Kedua negara super power itu tidak mau berperang secara langsung karena sama-sama punya senjata nuklir. Maka, perang yang terjadi adalah non-traditional war atau sering disebut sebagai proxy war, yakni perang dengan menggunakan pihak ketiga.

Menurut Tito, di era perang dingin Indonesia punya posisi tawar (bargaining position) yang cukup kuat terhadap Blok Barat dan Blok Timur. Apalagi, Presiden Soekarno sangat disegani di Gerakan Non Blok (GNB). Saat itu Bung Karno cukup berhasil menjalankan politik luar negeri dua kaki, dengan merangkul kedua Blok, satu kali mendekat ke Barat lain kali mendekat ke Timur.

Meski Barat menganggap Bung Karno lebih condong ke Moskow dan Beijing, tapi AS dan sekutu-sekutunya tetap berkepentingan untuk menjalin hubungan baik dengan Indonesia agar negara ini tidak dikuasai oleh komunis. Di era Orde Baru, Indonesia juga menerima manfaat dari adanya dua kekuatan superpower ini, dimana Barat mendukung penuh kepemimpinan Presiden Soeharto untuk mencegah agar komunis tidak kembali bangkit di Indonesia.

Dominasi AS dan Era Demokrasi Liberal

Tahun 1990, kata Tito, Blok Timur kalah dalam konteks perang dingin yang ditandai oleh bersatunya dua negara Jerman dan pecahnya Uni Sovyet menjadi beberapa negara. Yugoslavia juga pecah menjadi Serbia, Kroasia, dan Bosnia. Sejak itu, dunia mengalami situasi monopolar, yakni didominasi oleh AS dan para sekutunya yang berideologi liberal. Selanjutnya, dunia dilanda gelombang demokrasi liberal seperti ditulis oleh Fukuyama dalam bukunya “The End of History and The Last Man”. Negara-negara yang tidak menerapkan sistem demokrasi satu persatu jatuh.

“Indonesia terlambat menyadari fenomena ini sehingga tidak cepat melakukan adaptasi. Maka, rezim pemerintahan Orde Baru termasuk dalam kelompok yang pertama tumbang terhempas gelombang demokrasi liberal,” kata Tito.

Tito berpendapat, Jatuhnya Pemerintahan Soeharto tidak murni karena faktor internal dalam negeri, melainkan ada faktor setting dari luar negeri karena Indonesia dianggap sebagai negara totaliter. Prosesnya diawali oleh krisis finansial, diduga akibat peran George Soros yang menjalankan operasi untuk menghantam nilai mata uang di beberapa negara Asia Tenggara. Tahun 1997 mata uang Thailand, Bath, jatuh. Selanjutnya nilai kurs rupiah juga jatuh hingga dalam beberapa bulan
melemah tajam dari Rp2.400 per dolar AS menjadi Rp15.000 per dolar AS. Perbankan menaikkan bunga sampai 50% untuk mencegah agar nasabah tidak menarik uangnya atau rush. Harga-harga kebutuhan pokok melonjak, terjadi chaos di masyarakat, Presiden Soeharto pun akhirnya mundur pada bulan Mei 1998.

“Lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, yang kita rasakan pahit, juga tidak terlepas dari peran diplomasi AS dan Australia dibalik keluarnya resolusi PBB tentang referendum di Timor Timur,” kata Tito.

Tito mengemukakan, suka atau tidak suka, sejak tahun 1999 Indonesia sudah memasuki era demokrasi liberal yang ditandai dengan menguatnya peran parlemen, kuatnya pengaruh media sebagai pilar keempat demokrasi, supremasi hukum, dan menguatnya HAM. Di bidang ekonomi juga terjadi liberalisasi di sektor keuangan dan perdagangan.

Situasi dunia yang monopolar, menurut Tito, merugikan negara-negara berkembang dan anggota GNB seperti Indonesia karena tak lagi memiliki posisi tawar yang kuat. Situasi sedikit berubah pasca peristiwa 11 September 2001 yang menjatuhkan kebanggaan AS sebagai negara superpower.

Menurut Tito, sejak tahun 1776 AS tidak pernah diserang kekuatan eksternal sampai ke mainland-nya. Hanya sekali kekuatan luar menyerang AS, yakni Jepang pada tahun 1942, tapi itu di Pearl Harbour, di negara bagian Hawaii di tengah lautan yang berjarak 5 jam penerbangan ke jantung AS.

Serangan 11 September 2001, kata Tito, tertuju ke tiga sasaran strategis di mainland Amerika, yakni jantung keuangan AS di menara kembar WTC di New York, kawasan Pentagon sebagai simbol pertahanan AS, dan Gedung Capitol. Serangan ke arah Gedung Capitol di Washington DC gagal karena pesawatnya jatuh di dekat Pensylvannia. Ternyata pelakunya non-state actor, yakni Al Qaeda dan jaringannya, maka Amerika menyatakan perang terhadap teror. Disebut sebagai war of terror atau war of network.

Situasi kedua yang mengubah sikap Barat terhadap Indonesia adalah peristiwa Bom Bali pada 12 Oktober 2002 yang pelakunya merupakan jaringan Al Qaeda di Indonesia. Itulah serangan teror bom terbesar kedua setelah peristiwa 11 September di New York. AS dan Australia tak mau melakukan operasi langsung ke Indonesia, karena pelaku bom Bali hanya sempalan kecil dalam struktur umat Islam Indonesia yang sangat toleran. Maka, opsi yang dipilih AS adalah membantu Indonesia dalam memerangi terorisme. “Sejak itu posisi tawar Indonesia sedikit meningkat,” kata Tito.

China Superpower Baru

Kapolri berpandangan, agar terjadi balance of power di tataran global, perlu ada superpower baru sehingga situasi global menjadi bipolar atau tripolar.

Menurutnya, syarat utama suatu negara bisa menjadi superpower, pertama adalah berpenduduk besar sehingga punya angkatan kerja besar yang dapat menggerakkan mesin produksi dalam skala besar. Kedua, punya sumber daya alam yang besar juga untuk memacu produksi. Ketiga, punya kelas menengah yang besar dan menguasai teknologi.

Negara apa saja yang memenuhi syarat itu? Tito menyebut, AS sudah jelas merupakan superpower. Rusia juga sudah menjadi superpower karena punya penduduk besar, menguasai teknologi, wilayahnya terbentang sangat luas dengan 11 time zone, dan punya sumber daya alam yang melimpah. India dan Indonesia sebetulnya memenuhi syarat untuk menjadi negara superpower, namun low class di kedua negara ini masih sangat besar. Low Class di India bahkan jauh lebih besar dari Indonesia. China, dengan perkembangan teknologi dan ekonominya saat ini, merupakan negara yang paling berpotensi menjadi super power baru.

Tito menceritakan perubahan dahsyat negara China yang ia saksikan sendiri. Pada tahun 1998, saat pertama ke Beijing, ia melihat masih banyak sepeda di jalan-jalan protokol. Tahun 2000 saat kembali ke Beijing untuk menangani kasus yang berkaitan dengan hak cipta (property right), sudah banyak sepeda motor. Tahun 2004 saat mengikuti sebuah konferensi internasional, ia melihat banyak gedung bertingkat baru dan mobil bagus di Beijing. Tahun 2010, Tito mengaku super kaget
melihat perubahan drastis Kota Beijing, mulai dari MRT, mobil-mobil bagus bersliweran, dan tidak ada lagi permukiman kumuh.

“Sekitar 8 bulan lalu saya kembali ke sana, lebih kaget lagi melihat fly over dan highrise building baru dimana-mana. Kota Jakarta terasa seperti kampung jika dibandingkan dengan Beijing dan Shanghai saat ini. Di saat yang sama, Kota New York saya lihat tidak banyak berubah,” kata Tito.

Kebangkitan China dengan kekuatan ekonominya, menurut Tito, bagus untuk menciptakan keseimbangan dunia. Ditambah dengan Rusia, situasi dunia berpotensi menjadi tripolar. Situasi ini bagus untuk negara seperti Indonesia, karena jika kita ditekan oleh satu superpower, kita bisa mengadu kepada dua superpower lainnya.

Tantangan dan Peluang Baru

Menurut Tito, di tengah dinamika persaingan AS dan China saat ini, Indonesia punya tiga pilihan seperti di era perang dingin. Pertama, Indonesia ikut ke salah satunya dengan risiko akan dimusuhi oleh satu lainnya. Kedua, memusuhi keduanya dengan risiko akan dihimpit oleh dua kekuatan besar itu. Ketiga, Indonesia merangkul keduanya dengan strategi sedemikian rupa agar keduanya mendukung kepentingan nasional Indonesia.

“Saya pilih opsi yang ketiga. Yang terpenting, mereka jangan sampai terlalu dominan dan kemudian mengacak-acak kedaulatan negara kita. Sederhananya, kita ambil uangnya tapi kita yang mengatur,” kata Tito, disambut tepuk tangan peserta Silatnas HMI.

“Mantap, pas itu,” teriak seorang peserta.

Tito menyebut beberapa peluang yang bisa diambil dari kebangkitan ekonomi China, seperti juga yang dilakukan oleh banyak negara yang kini berpaling ke negara itu. Salah satunya adalah pariwisata. Pertumbuhan pesat ekonomi China dalam 10 tahun terakhir telah melahirkan banyak orang kaya baru (OKB). Mereka itulah yang kini membanjiri tempat-tempat wisata di seluruh dunia, mulai dari Tokyo, New York, London, Singapura, Thailand, termasuk Bali dan beberapa kota di Indonesia.

“Turis di Bali dulu didominasi dari Australia. Sekarang, turis asing yang mengisi hotel-hotel berbintang di Bali, banyak asal China. Demikian juga dengan Manado, sekarang kewalahan menyediakan kamar hotel dan restoran untuk melayani melonjaknya turis asal China yang terbang langsung ke kota itu,” kata Tito.

Dua peluang lainnya, kata Tito, adalah di sektor properti dan menarik investasi untuk berbagai sektor baik pertambangan, perkebunan, atau infrastruktur.

Menurut Tito, Amerika tetap penting bagi Indonesia. Tapi, melihat arah kebijakan Presiden Donald Trump yang proteksionis dan mengedepankan kepentingan dalam negerinya (America First), saat ini Indonesia sulit berharap kepada AS dari sisi ekonomi.

Tito juga menyinggung soal adanya pandangan yang mempersoalkan sektor swasta di dalam negeri yang dikuasai para Taipan atau pengusaha keturunan Tionghoa.

“Yang memberi peluang mereka sehingga jadi besar itu siapa? Apa pemerintahan sekarang yang baru 2 tahun lebih? Para Taipan itu sudah besar, jauh sebelum masa Pemerintahan yang sekarang,” kata Tito.

Tito mengemukakan, untuk kemajuan di bidang ekonomi, Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan belanja APBN yang jumlahnya kurang dari Rp2.000 triliun. Perlu mengundang sektor swasta dari luar negeri dan mendorong sektor swasta dalam negeri baik pengusaha pribumi maupun pengusaha Indonesia dari warga keturunan Tionghoa.

Kapolri mengingatkan mahasiswa agar bisa memahami peta percaturan politik global saat ini, pandai-pandai membaca situasi, mempertajam daya analisis, juga tidak mudah terprovokasi oleh informasi palsu atau hoax.

Sumber: Sayangi.Com

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here