Jangan Gunakan Isu SARA dalam Pemilu Secara Diskriminatif

Pengamat politik, Ade Reza Haryadi. (reliji.com)

Pesta demokrasi di Indonesia baru saja digelar. Di mana sebanyak 171 daerah melakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 secara serentak. Bisa dibilang perhelatan pilkada berjalan dengan baik dan tertib, meski ada sedikit protes dari pendukung kontestan pilkada di beberapa daerah.

Isu Suku,Agama,Ras, dan Antargolongan (SARA) pun tampak tak terlalu santer dalam Pilkada serentak kemarin. Lalu bagaimana dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Apakah isu SARA akan menjadi persoalan dan menggangu jalannya pemilihan umum? Berikut penjelasan dari pengamat politik dari Universita Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi :

Apakah pada Pilpres 2019 isu SARA berkembang?

Ya, isu SARA itu wajar. Semua orang kan punya afiliasi yang bersifat identitas sosiologisnya. Cuma bagaimana sekarang itu tidak digunakan secara diskriminatif dan ditujukan untuk membatasi kesempatan orang lain secara tidak fair.

Ada potensi yang sama dengan Pilkada DKI Jakarta?

Saya kira potensi itu akan selalu ada, tergantung faktor-faktor akseleratifnya. Apakah faktor-faktor akseleratifnya akan muncul atau tidak. Pilkada DKI kan ada faktor akselerarif. Apa yang dilakukan oleh Ahok (Basuki Tjahaja Purnama), kemudian memicu orang melakukan pengelompokkan berbasis identitas. Kalau tidak ada faktor akseleratif di pemilihan umum 2019 apakah itu Pemilihan Legislatif (pileg) maupun Pemilihan Presiden (pilpres), saya kira tidak akan menimbulkan goncangan yang terlalu besar.

Artinya Akan tetap ada, karena setiap orang kan alamiah punya aspek-aspek yang bersifat atributal. Misal orang yang sukunya Jawa tidak bisa mengatakan bukan lagi Jawa, tapi Sunda. Tidak bisa begitu. Agama mungkin orang bisa pindah, tapi kalau suku tidak bisa.

Jadi semua faktor-faktor SARA, suku, agama, budaya, dan seterusnya, itu faktor alamiyah yang melekat pada setiap orang.

Sekarang apakah dalam politik dapat menjadi persoalan?

Kalau kemudian ada faktor akseleratif dan digunakan secara diskriminatif untuk membatasi politik orang lain, nah ini yang perlu dikoreksi. Itu tidak boleh, karena kita menganut prinsip kesetaraan semua orang di muka hukum dan pemerintahan, serta kesetaraan orang di dalam proses politik. Karena semua orang masyarakat merupakan pemilik kedaulatan.

Saya kira sepanjang tidak ada faktor akseleratif, kita jaga bersama ini tidak akan muncul menjadi persoalan besar.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here