Jokowi : Pemanfaatan Lahan Lebih Banyak Diberikan Kepada Petani Lokal

Presiden Joko Widodo didampingi Seskab Pramono Anung dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman saat meninjau pameran dan forum Indo Livestock 2018 di JCC, Senayan, Jakarta (Foto: ANTARA)

Jakarta,Reliji.com – Dalam sebuah pernyataan di media sosial Instagram serta Twitter, Sabtu (21/7), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan tanah kepada perusahaan-perusahaan besar.

Menurutnya selama masa kepemimpinannya, pemerintah memberi akses pemanfaatan lahan kepada masyarakat.

“Selama 3,5 tahun ini, akses terhadap pemanfaatan lahan justru lebih banyak diberikan kepada masyarakat dan para petani lokal yang dapat mengelolanya secara produktif melalui program Perhutanan Sosial yang kini masih terus dijalankan,” kata Jokowi dalam pernyataannya seperti dikutip Antara.

Ia mengakui ketimpangan dalam hal penguasaan lahan di Indonesia memang tidak dapat dipungkiri. Lantaran ada satu orang atau perusahaan menguasai 200 ribu, 300 ribu, atau 600 ribu hektare.

Kendati demikian, kata Jokowi, bukan dirinya yang memberi izin penguasaan lahan itu. “Ya, ada. Akan tetapi, yang memberi konsesi atau izin penguasaan lahan besar itu bukanlah saya,” katanya.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah menargetkan alokasi perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare. Total pencapaian kinerja pemberian akses kelola kawasan hutan melalui skema Perhutanan Sosial hingga Maret 2018 mencapai 1.500.699,53 hektare.

Terdapat tiga kategori hak hutan yang dapat diajukan yaitu hak terhadap Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, dan Hutan Tanaman Rakyat. Hak untuk pengolahan hutan dapat diajukan oleh masyarakat di atas area yang diidentifikasi dalam Peta Indikatif Akses Kelola Hutan Sosial.

Para pelaku perhutanan sosial adalah Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD), Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani serta Koperasi, kemudian Masyarakat Hukum Adat (MHA) serta Lembaga Masyarakat Desa Hutan.

Adapun akses Perhutanan Sosial bertujuan untuk memeratakan ekonomi dan mengurangi ketimpangan kesejahteraan melalui akses lahan, kesempatan usaha serta sumber daya manusia.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here