Kontestan Pemilu Harus Komitmen untuk Tidak Membesar-besarkan Isu SARA

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo. (Foto : Reliji.com)

Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute, Karyono Wibowo, memprediksi isu Suku,Agama,Ras, dan Antargolongan (SARA) akan tetap ada dalam pemilihan umum atau pemilu 2019. Namun demikian ia meminta komitmen kontentas pemilu untuk menjaga proses demokrasi, sehingga isu SARA tidak membesar.

Sebab, kata Karyono, kalau isu SARA ini membesar bisa memcah belah bangsa. Berikut kutipan wawancara pengamat sosial poltik, Karyono, beberapa waktu lalu :

Bagaimana isu SARA saat pemilu 2019?

Isu SARA, saya tetap memprediksi. Meskipun tokoh-tokoh seperti SBY (Susilo Bambang Yudhoyono), Prabowo, Anies, dan lain-lain itu mengatakan mereka komitmen menjaga proses demokrasi di dalam kontestasi Pilpres mapun Pileg 2019, tapi saya tidak yakin itu. Tidak yakin bahwa Pemilu 2019 itu seteril dari isu SARA. Politik identitas akan terus digunakan.

Oleh karena itu, saya harap masyarakat jangan pasif. Kan mereka sudah bikin komitmen. Mereka bersepakat untuk tidak menggunakan isu SARA di dalam kontestasi elektoral di Pemilu 2019. Masyarakat harus nagih komitmen itu. Jadi jangan pasif.

Nah kalau masyarakat diam, mereka pasti akan menggunakan itu. Kenapa? Nah ini yang perlu diketahui. Kenapa di dalam kontestasi elektoral baik Pilkada maupun Pilpres sering kali menggunakan isu SARA. Kenapa? Karena memang dalam prefensi pemilih ada kecendrungan dipengaruhi kesamaan latar belakang agama dalam menentukan calon pemimpin.

Latar belakang agama, latar belakang kesamaan suku itu menjadi alasan pertimbangan untuk memilih calon presiden, calon gubernur, calon bupati, calon wali kota. Kemudian itu yang digunakan, dimanfaatkan untuk mempengaruhi pemilih. Supaya apa? Supaya membangun sentimen.

Membangun sentimen itu, yang Islam harus memilih yang Islam, suku misalkan ada salah satu pasangan suku tertentu.

Jadi sebenarnya, politik identitas itu sudah ada dari dulu. Itu di mana-mana sudah, misalnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, di Sulawesi. Kecenderungan disana kalau ada calon satu suku, misal suku bugis, kecenderungan pemilih suku bugis memilih yang dari bugis. Kecenderungannya.

Berarti karena kecenderungan itu tidak masalah?

Gak masalah itu, sudah terjadi, sudah berlangsung sebenarnyaa. Tetapi ketika perbedaan identitas itu diangkat, dijadikan isu propaganda untuk menjatuhkan lawan dihadap-hadapkan itu yang problem. Itu bisa menimbulkan disharmoni, disintegrasi. Bisa menimbulkan konflik horizontal. Bisa memecah belah bangsa.

Selama ini kan terkait isu SARA di media sosial mengaku bukan dari relawan?

Itu penyiasatan. Namanya mengakali, menghindar dari jeratan hukum. Maka disiasati. Tapi polisi bisa mendeteksi itu, karena itu masuk dalam ranah polisi. Itu kan harus diverifikasi, kalau seandainya ada hubungannya dengan tim sukses, dengan kandidat, berarti itu pelanggaran pemilu.

Nah KPU jangan nunggu, Panwaslu dia harus turunkan tim verifikasi yang benar. Jangan juga mau disogok. Kalu itu masyarakat, itu kewenangan Polisi.

Saran agar isu SARA tidak besar?

Saya kira gini, low imposment ya. Satu pendekatan penegakkan hukum. Itu sudah di atur di dalam undang-undang pemilu. Penggunaan isu SARA dalam kampanye tidak boleh. Maka harus ada sanksi yang tegas dari penyelenggara pemilu.

Kalau ada yang menggunakan isu-isu SARA yang bertentangan dengan undang-undang harus ditindak tegas.

Begitu juga seandainya itu masuk dalam KUHP, berarti kewenangan polisi untuk menindak itu. Jangan biarkan, jangan buka ruang sedikitpun isu SARA, itu berbahaya sekali.

Jadi penegakan hukum. Kalau itu melanggar pemilu, berarti penyelenggara pemilu harus memberikan sanksi. Kalau itu yang melakukan masyarakat, polisi yang menindak.

Kemudian yang kedua adalah komitmen dari para kontestan, elit, kandidat, partai, pendukungnya, relawannya, semuanya. Komotmen itu harus diwujudkan secara konprehensif.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here