Langgar UU, Pengadilan Resmi Bubarkan JAD

Zainal Anshori selaku Amir (Ketua) Jamaah Anshor Daulah (JAD) Pusat tengah berbincang dengan penasihat hukum, Asludin Hatjani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (31/7). (Foto : Antara)

Jakarta,Reliji.com – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Hakim Aris Buwono Langgeng, Selasa (31/7), memutuskan bahwa Jamaah Anshor Daulah (JAD) dibekukan. Organisasi yang mendukung Negara Islam di Irak dan Suriah atau ISIS itu juga dinyatakan terlarang untuk beroperasi di Indonesia.

Menurut Aris JAD melanggar Undang-Undang tentang Tindak Pidana Terorisme. Dalam bagian pertimbangan, majelis hakim menyatakan sependapat dengan tim penuntut umum bahwa aksi teror yang dilakukan sejumlah anggota JAD terkait dengan organisasi itu.

Sementara Kuasa Hukum Jamaah Anshor Daulah (JAD) Asludin Hatjani menyatakan pihaknya tidak akan mengajukan banding setelah Majelis Hakim PN Jakarta Selatan memvonis pembubaran organisasi tersebut.

“Tadi, setelah diputuskan majelis hakim, bahwa terdakwa Jamaah Anshor Daulah dihukum dengan jalan pembekuan dan denda (Rp5 juta),” kata Asludin saat seperti dikutip Antara.

Pasca pembacaan vonis, pemimpin Pusat JAD Pusat Zainal Anshori mengatakan ke penasihat hukum agar menerima putusan majelis hakim.

“Kami (penasihat hukum) meminta tanggapan dari pengurus JAD, Ustad Zainal Anshori. Beliau menyatakan biarkan saja. Tidak usah banding. Jadi saya meneruskan dan melakukan (apa yang dikehendaki) JAD,” ujarnya.

Bagi penasihat hukum, Zainal Anshori dan JAD belum tentu menyetujui keputusan hakim.

“Kalau dia (JAD) tidak banding, masalahnya bukan setuju atau tidak setuju. Mungkin dia beranggapan ini (banding) tidak ada gunanya. Jadi karena itu, beliau menyatakan kita (JAD) biarkan saja,” katanya.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here