Waksek MUI Berharap Tidak Ada yang Membenturkan Pancasila dengan Piagam Jakarta

(Istimewa)

Jakarta,Reliji.com – Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI)  KH Abdul Moqsith Ghazali berharap tidak ada lagi yang membenturkan Pancasila dengan Piagam Jakarta. Apalagi, kata dia, dibenturkannya demi kepentingan politik.

Karena menurutnya Piagam Jakarta itu bentuk lain dari Pancasila. “Sila pertama yang terdiri dari kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu kemudian disederhanakan, diringkas menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa,” katanya dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (23/8).

Lebih lanjut Moqsith mengatakan, dihilangkannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu bukan suatu pengkhianatan karena sebagaimana dinyatakan Presiden Soekarno saat mengeluarkan Dekrit 1959 berkata bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juli 1945 menjadi jiwa dalam konstitusi, menjadi satu kesatuan yang menjiwai UUD 45.

“Karena kalau eksplisit disebutkan sebagai kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak mudah untuk dipraktikkan di dalam konteks warga negara Indonesia yang sangat plural,” ujarnya.

Mengingat, kata dia menambahkan, kondisi Indonesia yang luas secara geografis dan beragam secara sosiologis tidak bisa disamakan dengan negara lain yang berwilayah kecil dengan jumlah penduduk kecil yang relatif homogen.

Sehingga ia berpendapat Pancasila adalah ideologi final dan terbaik bangsa Indonesia. Pancasila, menurutnya, mampu menyatukan berbagai keragaman dalam wadah NKRI.

“Apalagi Pancasila satu jiwa dengan Piagam Jakarta dan Piagam Madinah yang tujuannya sama, yaitu menyatukan berbagai perbedaan,” katanya.

Ia beranggapan para pendiri bangsa tidak menjadikan Indonesia sebagai negara Islam karena menyadari fakta historis cikal bakal negara ini walaupun faktanya kemudian umat Islam merupakan penduduk mayoritas.

Kendati demikian meski bukan negara Islam, tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam mendapatkan lebih banyak keuntungan, termasuk dengan adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang bernafaskan Islam seperti UU Zakat, UU Haji, dan UU Peradilan Agama.

“Kementerian Agama dananya cukup besar sekali dan kalau kita kalkulasi mungkin 80 persen untuk melayani kebutuhan umat Islam, ada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang di dalamnya ada madrasah, perguruan tinggi, dan pesantren,” ujarnya.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here