Wiranto Imbau Masyarakat Tidak Pawai Kemenangan Setelah Hasil Quick Count

Menko Polhukam Wiranto memimpin Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilleg dan Pilpres 2019 di Jakarta, Senin (15/4) siang. (Foto: Kemenko Polhukam)

Jakarta,Reliji.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, setelah dilakukan penelitian maka dari laporan yang ada sejauh ini tidak ditemukan terjadinya eksodus ke luar negeri dari para pemilih yang ketakutan mengenai isu hoaks yang mengatakan adanya ancaman, chaos, dan kerusuhan saat pemilihan umum (Pemilu) 17 April mendatang.

“Grafik mingguan orang-orang Indonesia yang pergi ke luar negeri dan dari luar negeri datang ke Indonesia stabil, tidak ada lonjakan, dan tidak ada angka-angka yang mengisyaratkan bahwa sebelum pemilu ini akan ada eksodus,” kata Wiranto usai memimpin video conference Rapat Koordinasi Kesiapan Akhir Dalam Rangka Pengamanan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilleg dan Pilpres 2019 di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/4).

Jumlahnya, kata dia, total kurang lebih antara 70 ribu yang ke luar bahkan yang masuk 74 ribu. Artinya, banyak masyarakat sebenarnya sangat eager, sangat antusias untuk memberikan hak suaranya dalam pencoblosan ini.

“Tadi kita telah teliti kembali masalah itu. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir bahwa nanti saat pencoblosan dua hari lagi keadaan sudah dijaga keamanannya oleh aparat keamanan, kepolisian dan dibantu oleh TNI. Kita mengharapkan masyarakat tidak ragu-ragu untuk datang ke TPS pada waktunya untuk memberikan hak pilihnya,” kata Menko Polhukam Wiranto.

Dalam kesempatan itu juga, Wiranto mengimbau masyarakat agar tidak serta merta pasangan calon atau anggota DPR dan DPRD mengadakan pawai kemenangan lewat mobilisasi massa setelah dilakukannya quick count atau penghitungan cepat yang dilansir melalui media sosial atau media-media lain.

“Ini sesuatu yang dianjurkan tidak dilakukan, jangan dilakukan karena akibatnya akan membuat sesuatu menjadi ricuh,” tegasnya.

Aparat kepolisian, lanjut Wiranto, telah tegas mengatakan bahwa mobilisasi massa dalam rangka pawai kemenangan sebelum pengumuman resmi diumumkan tidak akan diijinkan karena nyata-nyata itu melanggar Undang-undang menyatakan pendapat di muka umum, UU Nomor 9 tahun 1998, di mana di dalam Pasal 6 disebutkan kegiatan unjuk rasa, kegiatan mobilisasi massa di muka umum itu paling tidak ada empat syarat; tidak mengganggu ketertiban umum, tidak mengganggu kebebasan orang lain, dalam batas-batas etika moral, dan tidak mengganggu kesatuan dan persatuan bangsa.

“Sehingga mobilisasi massa dalam bentuk apapun, dalam rangka syukuran kemenangan dan sebagainya itu akan tidak diijinkan oleh aparat kepolisian di pusat atau daerah. Kalau syukuran kemenangan di rumah masing-masing boleh, tapi kalau di umum seperti empat hal yang saya katakan, akan dilarang oleh aparat kepolisian,” tegasnya.

BERITA TERKAIT

TERKINI

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here